Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia berencana menambah kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia menjadi 61%. Saat ini Indonesia melalui BUMN menguasai 51% saham Freeport Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, rencananya agar Indonesia bisa menambah kepemilikan saham di Freeport Indonesia menjadi 61% malah tidak didukung. Bahkan cenderung diejek alias kena bully.
Padahal proses yang dilakukan menurut Jokowi membutuhkan keberanian dan nyali karena memiliki tantangan yang besar.
“Kadang saya kadang-kadang ini kok di dalam negeri kita ambil seperti ini nggak ada yang dukung diem-diam saja, malah sebagian membully. Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek saya terus saja. kalau saya yakini bener saya akan terus,” kata Jokowi, saat pembukaan kongres ke – XII Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia, di Hotel Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).
Dia mengatakan, saat ini Freeport Indonesia yang memiliki tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia yang berlokasi di Papua, bukan lagi perusahaan milik Amerika Serikat (AS).
“Freeport bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia milik negara kita,” kata Jokowi dalam sambutannya.
Posisi mayoritas kepemilikan RI di Freeport Indonesia membuat pendapatan negara bertambah. Sehingga dengan rencana penambahan saham di Freeport Indonesia menjadi 61,% akan semakin menguntungkan negara.
“Jangan ada bayangan itu Amerika, sudah Indonesia sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61 persen. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70 persen masuk ke negara. Begitu kita naik 61 persen nantinya 80 persen akan masuk ke negara,” kata Jokowi.
Jokowi juga menegaskan, dirinya konsisten terhadap hilirisasi, termasuk pengembangan digitalisasi hingga ekonomi hijau sebagai arah pembangunan Indonesia supaya bisa menjadi negara maju.
Artikel Selanjutnya
Pemerintah Buka Jalan Perpanjangan Operasi Freeport ke 2061
(emy/wed)