Jakarta, CNBC Indonesia – Tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD kompak meminta sejumlah menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo hadir untuk menjadi saksi sengketa Pilpres 2024. Apa alasannya?
Ketua Tim Hukum Timnas AMIN Ari Yusuf Amir meminta empat menteri Jokowi jadi saksi sengketa Pilpres 2024. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Kami juga mohon izin. Kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada majelis hakim untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Perekonomian guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia,” ucap Yusuf dalam sidang sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis lalu dikutip Sabtu (30/3/2024).
Sementara itu, Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis juga meminta agar majelis hakim konstitusi dapat menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Todung mengatakan hal itu lantaran dalam dalil-dalil permohonannya berkaitan dengan bansos dan APBN.
“Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kebijakan fiskal, dan lain-lain. Kami juga ingin ajukan permohonan yang sama,” kata Todung di kesempatan yang sama.
Permintaan pemanggilan menteri tersebut mendapat respons dari kubu 02 Prabowo-Gibran. Kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan lantas menyindir balik tim hukum Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin soal pemanggilan sejumlah menteri ke sidang sengketa Pilpres 2024.
 Foto: infografis/ Tak Cuma Ganjar, Megawati Juga Kalah di Jateng/Aristya RahadianTak Cuma Ganjar, Megawati Juga Kalah di Jateng
|
Otto mengatakan pihaknya bisa saja juga meminta MK memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kendati demikian, ia tak melakukannya.
“Kalau dia minta menteri, kami juga minta Ibu Megawati dipanggil, mau enggak? Kan gitu maslahnya kan,” ujar Otto seusai sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3).
Mengutip CNN Indonesia, menurut Otto sidang sengketa Pilpres 2024 adalah sengketa dua pihak. Asas actori in cumbit onus probandi. Asas itu menjelaskan siapa pun yang mendalilkan harus bisa membuktikan. Karenanya, tim Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin tak bisa tiba-tiba meminta MK menghadirkan para menteri.
Namun, Otto tak keberatan bila MK jadi menghadirkan Sri Mulyani dan Risma di sidang mendatang. Ia mengatakan semua kembali ke kebijaksanaan MK.
“Kalau majelis merasa perlu untuk menguatkan putusannya, majelis memanggilnya, fine-fine saja kami. Demi keadilan, demi hukum, kami tidak keberatan,” kata Otto.
Artikel Selanjutnya
Jokowi Akhirnya Buka Suara Soal MKMK Berhentikan Anwar Usman
(wur/wur)