Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah menetapkan 14 usulan proyek strategis nasional (PSN) baru yang pembiayaannya berasal dari investor swasta dan tidak membutuhkan dukungan APBN.
PSN ini ditetapkan untuk mendukung kebijakan percepatan hilirisasi, mendukung konektivitas, mendukung pengembangan dan pemerataan ekonomi nasional dan daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendapatkan dukungan Kementerian sektor.
Adapun salah dua PSN baru yang akan dikembangkan pemerintah, yakni Pengembangan Green Area dan Eco-City di lokasi PIK 2 dan Pengembangan Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD).
Merespon hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku tidak tahu menahu ihwal BSD dan PIK yang mengajukan diri menjadi PSN. Namun di sisi lain, ketika ditanyai soal keterlibatan PUPR dalam proyek tersebut, ia hanya menjawab bahwa itu sudah diputuskan dalam sidang kabinet.
“Wah nggak tahu (kalau BSD dan PIK itu mengajukan jadi PSN). Tapi kita di sidang kabinet sudah diputusin. PSN ini non-APBN,” kata Basuki kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/4/2024).
Basuki mengatakan pihaknya tidak akan terjun langsung ke dalam 14 proyek PSN baru tersebut, melainkan proyek itu akan dikerjakan masing-masing oleh pihak swasta.
“Oh PUPR nggak akan terjun langsung. Masing-masing, sendiri-sendiri,” ucap Basuki.
“Kalau misalnya PSN harbour road itu hanya minta status. Tapi semua yang lain-lainnya tetap, karena dulu unsolicited (inisiatif swasta), yang lainnya tetap nggak ada cost-nya,” sambungnya.
Lebih lanjut Basuki menjelaskan, status PSN ini hanya fasilitas saja dari pemerintah, berupa regulasi. “Misalnya, kalau untuk pembebasan lahan, kalau itu pemerintah dibayar oleh LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), kalau swasta tetap swasta,” pungkasnya.
Artikel Selanjutnya
Momen Manis Basuki & Sri Mulyani, Gemas & Bikin Ngakak!
(mij/mij)