Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara perihal kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) tahun 2015-2022.
Luhut mengatakan bahwa sebelum kasus tersebut mencuat di publik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah berupaya untuk mencegah tindakan korupsi di sektor mineral dan batu bara melalui platform SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga).
“Bicara soal kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang ramai diperbincangkan beberapa hari ini, sebetulnya ESDM telah meluncurkan platform SIMBARA untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batu bara,” ujarnya dalam akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Kamis (4/4/2024).
Namun memang, dia mengatakan, sayangnya komoditas timah dan nikel belum masuk dalam sistem tersebut. Namun, pemerintah merencanakan tahun 2024 ini kedua komoditas tersebut akan diintegrasikan dalam platform tersebut.
“Rencananya, di tahun ini, nikel dan timah juga akan diintegrasikan dalam SIMBARA. Saya sangat menyayangkan praktik kasus korupsi timah yang terjadi kali ini, mengingat kami sedang menyempurnakan SIMBARA sehingga mampu mengintegrasikan seluruh data pertambangan di Indonesia,” jelasnya.
Luhut menyebutkan, SIMBARA menjadi pembelajaran atas pentingnya digitalisasi satu data minerba. Dengan integrasi secara digital, Luhut klaim seluruh kegiatan di sektor minerba bisa dipantau secara langsung secara lintas kementerian dan lembaga.
“Jika data terkait timah dan barang tambang lainnya sudah diintegrasikan ke dalam SIMBARA, maka seluruh proses tata kelola dari mulai single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor bisa diawasi secara real time oleh lintas Kementerian dan Lembaga,” jelasnya.
Dengan begitu, dia menilai tindak pidana korupsi di setor pertambangan bisa dicegah melalui platform tersebut.
“Saya berharap dalam dua bulan ke depan, SIMBARA akan segera ter-update dengan memasukkan data terkait timah dan komoditas lainnya, sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyelesaian “Gov-tech”, yaitu digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan,” tandasnya.
Artikel Selanjutnya
Dirut Timah Ikut Kena Cecar DPR Imbas Kerugian Negara Rp271 Triliun
(wia)