AHY Bongkar Biang Kerok 2.086 Ha Tanah IKN Masih Bermasalah

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan penyebab 2.086 hektare (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah, belum memiliki sertifikat. Dia mengatakan kementeriannya sebenarnya sudah siap menerbitkan sertifikat untuk lahan tersebut.

Akan tetapi masih ada masalah di luar wewenang Kementerian ATR/BPN yang belum selesai. “Saya sendiri sudah terus menyampaikan, karena bagian ATR/BPN sebenarnya kita sudah siap untuk memberikan sertifikat tetapi kita tahu ada yang di luar ranah kami,” kata AHY di kantornya, Jakarta, Selasa, (16/4/2024).

Dia menjelaskan tugas yang di luar ranah ATR/BPN itu diantaranya mengenai ganti rugi, dan penanganan dampak sosial. Menurut dia, kedua hal tersebut harus diselesaikan sebelum sertifikat tanah bisa terbit.

“Kami sudah koordinasikan kepada pihak otorita IKN termasuk pemerintah daerah setempat,” kata dia.

“Yang pasti kita ingin meyakinkan ini bisa terus berjalan, tapi tidak ada hak-hak masyarakat yang dikorbankan,” katanya.

Sebelumnya, AHY mengatakan sebanyak 2.086 hektare lahan di IKN masih bermasalah. Dia mengatakan sebagian lahan tersebut masih diduduki atau dimiliki oleh masyarakat.

“Dari 36.000 hektare yang sudah disiapkan untuk IKN, ada sekitar 2.086 hektare masih ada sedikit bermasalah, karena masyarakat masih menduduki atau memiliki,” kata AHY.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono juga sudah mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar melakukan percepatan investasi di IKN. Terlebih usai Jokowi kerap mendapatkan keluhan dari para investor.

“Ada dua hal yang diarahkan oleh bapak presiden khususnya untuk kesiapan lahan untuk investasi dan percepatan investasi karena beliau banyak mendapat keluhan-keluhan dari investor tentang kecepatan investasi di IKN. Arahannya beliau ada dua,” kata Basuki.

Basuki mengaku diminta untuk membentuk desk atau layanan khusus pengaduan investasi untuk investor. Selain itu juga disiapkan PIC untuk menangani untuk berkomunikasi dengan investor.

Foto: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono saat halalbihalal di kantornya, Selasa (16/4/2024). CNBC Indonesia/Rosseno Aji) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono saat halalbihalal di kantornya, Selasa (16/4/2024). CNBC Indonesia/Rosseno Aji)

“Jadi apakah satu PIC untuk satu investor Apakah satu pic untuk 5 investor atau 1 televisi untuk 10 investor, sehingga investor itu bisa komunikasi Intens dengan pejabat IKN itu yang namanya PIC itu, itu satu. Karena Mungkin beliau melihat mungkin ini ada kurang intensnya PIC,” kata Basuki.

Menurut Basuki, berdasarkan laporan yang diterima, pelayanan yang dilakukan OIKN sudah baik. Namun kemungkinan komunikasi yang dilakukan hanya kurang intens dengan Investor, sehingga diperlukan PIC yang menangani komunikasi.

“Pak Agung (Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi (OIKN) sudah melaporkan pelayanannya dengan baik tapi mungkin dirasa masih kurang Intens makanya beliau menyarankan atas juga saran Bapak menteri investasi pengalaman beliau mempercepat penanganan investor, tunjuk investasi, PIC untuk menangani,” ujarnya.

[Gambas:Video CNBC]