Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah selesai memetakan proyek prioritas investasi untuk badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta dari 2024 hingga 2025.
Daftar proyek prioritas investasi itu ditetapkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 5,3%-5,6% dengan total kebutuhan investasi sebesar Rp 7.329,28 triliun sampai dengan Rp 7.417,86 triliun.
“Kami sudah memiliki daftar prioritas investasi BUMN dan juga daftar prioritas investasi swasta,” kata Amalia dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2024, Kamis (18/4/2024).
Amalia mengatakan, untuk daftar proyek prioritas investasi BUMN yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 senilai Rp 290,08 triliun total capital expenditure atau capex investasinya. Proyeknya sejumlah 94 dari 47 BUMN.
Rincian dari total proyek itu ialah untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan senilai Rp 24,76 triliun dengan jumlah proyek 26, dan untuk pengembangan wilayah demi mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan senilai Rp 7,35 triliun dengan jumlah proyek 11.
Adapun proyek yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing nilainya paling kecil, yaitu Rp 640 miliar dengan total proyek 4, sedangkan yang paling besar adalah proyek untuk memperkuat infrastruktur demi mendukung pengembangn ekonomi dan pelayanan dasar senilai Rp 257,32 triliun dengan total proyek 53.
Sebaran proyek prioritas BUMN untuk tahun ini terdiri dari 11 proyek senilai Rp 49,29 triliun di kawasan Sumatera dan Kepulauan Riau, Jawa 38 proyek dengan nilai Rp 97,32 triliun, Bali dan Nusa Tenggara 5 proyek senilai Rp 3,07 triliun, Kalimantan 15 proyek Rp 34,76 triliun, Sulawesi 4 proyek Rp 4,29 triliun, Maluku dan Halmahera 3 proyek senilai Rp 120 miliar, Papua 3 proyek Rp 970 miliar, serta lintas wilayah 15 proyek senilai Rp 100,26 triliun.
Adapun proyek prioritas investasi dalam RKP 2025 terdiri dari 7 proyek prioritas investasi BUMN dari total BUMN yang terlibat sebanyak 43 dengan total nilai masih belum disajikan. Sebarannya ialah Sumatera dan Kepulauan Riau 8 proyek, Jawa 38 proyek, Bali dan Nusa Tenggara 1 proyek, Kalimantan 11 proyek, Sulawesi 1 proyek, Maluku dan Halmahera 2 proyek, Papua 1 proyek, serta lintas wilayah 12 proyek.
Bentuk proyek itu terdiri dari kesehatan sebanyak 1 proyek, iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi 15 proyek, penerapan ekonomi hijau 18 proyek, transformasi digital 3 proyek, integrasi ekonomi domestik dan global 3 proyek, integrasi ekonomi domestik dan global 9 proyek, perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 20 proyek, lingkungan hidup berkualitas 2 proyek, dan ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan 6 proyek.
“Perlu kerja sama dan kolaborasi seluruh kementerian atau lembaga dan bappeda terutama untuk kita bisa dorong proyek-proyek prioritas investasi BUMN dan swasta,” tutur Amalia.
Khusus untuk daftar prioritas proyek investasi swasta yang telah ditetapkan dalam RKP 2024, Amalia mengatakan, terkumpul 133 proyek yang dikerjakan oleh 129 badan usaha swasta dengan total nilai proyek Rp 3.277,34 triliun dan total capex investasi swasta sebesar Rp 230,99 triliun.
Proyek itu terdiri dari yang ditujukan untuk akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi senilai Rp 9,62 triliun dengan jumlah proyek 46, industri 4.0 Rp 23,31 triliun sebanyak 7 proyek, kawasan industri prioritas dan smelter Rp 110,35 triliun sebanyak 18 proyek, dan destinasi pariwisata prioritas Rp 1,24 triliun sebanyak 11 proyek.
Proyek yang ditujukan untuk peningkatan sumber daya manusia dan berdaya saing senilai Rp 480 miliar dengan total 4 proyek, penyediaan tenaga listrik pembangkit 27.000 MW, transmisi 19.000 kms, dan gardu induk 38.000 MVA, 1 juta rumah susun perkotaan Rp 1,1 triliun 2 proyek, transformasi digital Rp 250 triliun sebanyak 1 proyek.
Sedangkan proyek investasi prioritas dalam RKP 2025 sebanyak 74 proyek dengan total dikerjakan oleh 69 badan usaha swasta. Terdiri dari proyek untuk pendidikan berkualitas yang merata 1 proyek, iptek inovasi dan produktivitas ekonomi 29 proyek, penerapan ekonomi hijau 18, transformasi digital 1 proyek, integrasi ekonomi domestik dan global 21 proyek, dan proyek berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan 4 proyek.
Sebarannya terdiri dari 27 proyek senilai Rp 32,75 triliun di kawasan Sumatera dan Kepulauan Riau, Jawa 14 proyek dengan nilai Rp 24,38 triliun, Bali 1 proyek Rp 70 miliar, Nusa Tenggara 1 proyek senilai Rp 4 miliar, Kalimantan 8 proyek Rp 23,92 triliun, Sulawesi 15 proyek Rp 49,29 triliun, Maluku dan Halmahera 5 proyek senilai Rp 57,78 triliun, Papua tidak ada proyek, serta lintas wilayah 1 proyek senilai Rp 250 miliar triliun.
“Ini peran penciptaan iklim investasi. Jadi sangat penting terutama sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pusat daerah dan antar kementerian lembaga. Penyelesaian hambatan aspek hukum, peraturan prosedural, perizinan, serta peningkatan efektivitas pemberian insentif,” tutur Amalia.
Artikel Selanjutnya
Video: Ini Rencana Ganjar Untuk BUMN Jika Terpilih!
(haa/haa)