Jakarta, CNBC Indonesia-Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merampungkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan RKP tersebut akan menampung program-program kerja presiden terpilih.
“Arahan Presiden untuk RKP 2025 dan juga kebijakan fiskal adalah menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi atau memprioritaskan program-program presiden terpilih,” kata Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2024, Kamis, (18/4/2024).
Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang Pemilihan Presiden 2024. Meski demikian, hasil Pilpres itu digugat oleh dua pasangan lainnya ke Mahkamah Konstitusi. MK dijadwalkan membacakan putusan terkait perselisihan hasil pemilu itu pada 22 April 2024.
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas, Erwin Dimas mengatakan RKP 2025 memang didesain untuk masa transisi. Maka itu, kata dia, rancangan awal ini memiliki sifat mengakomodasi proses pergantian pemerintahan dan bersifat teknokratik.
Dia mengatakan rancangan ini masih bersifat awal dan akan direvisi. Erwin menuturkan program-program yang masuk dalam RKP bisa ditambahkan setelah presiden terpilih ditetapkan dan gugatan di MK selesai.
“Rancangan awal ini akan kami mutakhirkan lagi, dan akan memasukan program serta janji presiden terpilih nantinya,” kata dia.
Erwin menjelaskan proses pemutakhiran itu akan dilakukan hingga Juni 2024. Selanjutnya, rencana tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Presiden mengenai RKP 2025. Perpres itulah yang kemudian menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan Rancangan APBN 2025.
“Sehingga harapannya RAPBN 2025 merupakan murni dijalankan oleh kabinet mendatang, kabinet presiden terpilih,” kata dia.
Dalam RKP 2025 versi rancangan awal, pemerintah menetapkan tema yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tema itu, kata dia, rancangan awal RKP 2025 menetapkan 5 agenda pembangunan.
Agenda pembangunan itu di antaranya transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata kelola; supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; serta ketahanan nasional, budaya dan ekologi.
Adapun, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,3-5,6% pada tahun 2025. Indikator lainnya yang ingin dicapai pemerintah adalah tingkat kemiskinan yang berada di level 7-8%; lalu pengangguran terbuka 4,5-5%; rasio gini 0,379-0,382; dan indeks modal manusia 0,56. Intensitas emisi rumah kaca ditetapkan 38,6%; indikator nilai tukar petani 113-115; dan nilai tukar nelayan 104-105.
Artikel Selanjutnya
Realisasi APBN 2023 Tembus Rp3.121 T, Defisit Rp347,6 T
(rsa/mij)